Masalah Baru Yang Kembali Menyered Habib Rizieq

DARI NETIZEN - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII sudah melaporkan Habib Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri. Laporan yang dilakukan PTPN VIII terkait dengan dugaan penyerobotan tempat oleh Habib Rizieq, yang digunakan untuk tempat Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Bogor.

Ketua Kontribusi Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro menjelaskan, laporan itu menjadi usaha membekap Habib Rizieq Shihab yang sekarang telah ditahan di Bareskrim atas kasus pelanggaran prosedur kesehatan.

$ads={1}

"Menurut saya ini bagian dari membekap Habib Rizieq keseluruhannya. Bukan hanya Habib Rizieq selaku individu, FPI selaku organisasi, tetapi juga pesantrennya," tutur Sugito ke media, Sabtu (23/1).

Sugito menambah, pihaknya siap hadapi tiap proses hukum jika laporan dari PTPN VIII diolah oleh Bareskrim Polri.

"Jika itu sebagai bagian proses hukum yang perlu dihadapi dan ditempuh ya kami harus menghadapi," tambah ia.

Sugito juga menyesalkan laporan yang dilakukan PTPN VIII.

Masalahnya Habib Rizieq dan FPI sekarang ini tengah hadapi banyak permasalahan.

"Mengapa laporan itu ketika ramai yang berkaitan dengan Habib Rizieq, yang berkaitan FPI, yang berkaitan penembakan enam laskar? Toh, banyak pihak yang lain menguasai, entahlah menguasainya seperti proses hukum yang betul atau mungkin tidak kami tidak mengenali ya, pihak lain ya," papar ia.

Awalnya, PTPN VIII memberikan laporan Habib Rizieq ke Bareskrim Polri pada 22 Januari 2021. Habib Rizieq dilaporkan berkaitan pemakaian tempat tanpa ijin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Melaporkan terkait penguasaan tempat yang dikuasai oleh beberapa pihak yang kami telah beri peringatan lebih dulu kepada beberapa pihak itu," kata kuasa hukum PTPN VIII, Ikbar Firdaus Nurahman, Jumat (22/1).

Ikbar menjelaskan pihaknya memberikan laporan kurang lebih 250 orang yang disebut pihak yang menguasai tempat di posisi pesantren. Diantaranya, Habib Rizieq Shihab. "Di wilayah Megamendung, semuanya yang membangun bangunan tanpa ijin dan ada di atas tempat punya PTPN akan kami adukan secara hukum," tutur Ikbar.

(Fadly/DariNetizen)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama