Pembangunan Infrastuktur Indonesia Terancam Tidak Bisa Dilanjutkan, Jika..



darinetizen.com, Jakarta - Sri Mulyani Menteri Keuangan (MenKeu) RI mangatakan pembaharuan undang-undang yang terangkum dalam omnibus law akan membawa dampak positif dalam penciptaan iklim investasi di Indonesia.

Salah satu hasil yang begitu penting  dicatat adalah terbentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bernama Indonesia Investment Authority atau yang disingkat INA.

$ads={1}

“Kenapa kami menciptakan institusi ini? Karena Indonesia tidak bisa melanjutkan pembangunan sejumlah infrastruktur jika hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN,” ungkapnya dalam seminar Virtual LPEM UI pada Kamis, 18 Februari.

Sri Mulyati mengungkapkan, LPI membuka kesempatan yang luas bagi pemerintah untuk mendapatkan permodalan melalui cara yang lebih efisien.

“Dalam keadaan ini, melihat bahwa wajib ada instrumen dan institusi yang bisa melihat kesempatan pengelolaan modal asing dari cara yang berbeda untuk menyeimbangkan APBN,” ucapnya.

Cara cara  pembentukan lembaga berjenis sovereign wealth funds (SWF) ini menjadi salah satu pelengkap skema pendanaan yang dihimpun dari masyarakat, seperti initial public offering (IPO).

“sejauh ini sudah ada cara yang dilakukan dengan IPO, akan tetapi itu kurang mencukupi. Jadi SWF ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menarik lebih banyak permodalan dari luar negeri supaya bisa bekerja sama dengan kami secara seimbang untuk membiayai infrastruktur,” Ucap Menkeu.

“metode ini akan membuka peluang yang sangat besar, tapi tantangan di masa pandemi ini cukup luar biasa. dengan kondisi demikian, kami akan selalu optimis untuk bisa lebih memaksimalkan instrumen dan institusi ini dalam rangka terus membantu pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan,” sambung Menkeu.

Sebagaimana berita yang sudah tersebar sebelumnya, bahwasanya pemerintah membentuk LPI dengan menyuntikkan modal awal Rp15 triliun dari total modal yang direncanakan dengan jumlah sebesar Rp75 triliun. Dalam skema permodalan ini disematkan pula mekanisme penyertaan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BMN guna memuluskan kegiatan usaha LPI.

Pada akhirnya, aset negara yang dimandatkan kepada LPI dapat diberikan kuasa kelola kepada perusahaan patungan (investor) di mana LPI tetap mempertahankan kedudukan sebagai penentu utama dari sisi kebijakan usaha dan penentu dalam pengambilan keputusan.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama