PPKM Resmi di Perpanjang Sampai 8 Maret 2021

(Airlangga Hartarto, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN))

darinetizen.com, Jakarta - Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan terkait dengan perpanjangan program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro yang sudah diberlakukan sejak 9 Februari 2021 lalu. PPKM Mikro akan diperpanjang selama dua minggu ke depan mulai 23 Februari-8 Maret 2021.

"Perlu kita tindak lanjuti perpanjangan PPKM karena termonitor dapat menekan berbagi kriteria yang diterapkan untuk menekan pandemi Covid-19," ucap Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers daring, Sabtu, 20 Februari 2021.

$ads={1}

Menko perekonomian mengatakan dari evaluasi penerapan PPKM mikro sejauh ini, terjadi penurunan yang signifikan dari capaian kasus aktif Covid-19. Dari data yang dimiliki pemerintah dalam dua minggu terakhir, menko perekonomian mengklaim, terjadi penurunan kasus aktif di DKI Jakarta, Banten, Bali, hingga Jawa Tengah. Hal ini diikuti dengan penurunan bed occupancy rate.

Atas hal itu , menko perekonomian menginstruksikan gubernur untuk segera menindaklanjuti Instruksi Mendagri. Airlangga mengingatkan urgennya penguatan operasional pelaksanaan PPKM mikro di desa/kelurahan.

Dalam hal lain, menko perekonomian mengutarakan bahwa pemantauan persiapan pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) di tingkat RT. Penyiapan bantuan beras dan masker juga harus dilakukan. "Nanti distribusi lewat polsek/koramil," ungkap menko perekonomian.

Setiap Daerah juga diminta untuk mengintegrasi sistem mereka. Cara ini dilakukan untuk pemetaan zonasi risiko di tingkat RT dan pendataan 3T. Untuk pemerintah provinsi, menko perekonomian meminta mengkoordinasikan data pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan beras masker ke satgas pusat ke satgas daerah.

"Kami harapkan pemberlakuan ini bisa terus menekan kasus aktif Covid-19. Ini juga dibarengi oleh program Kemenkes soal vaksinasi," kata menko perekonomian.

Mengenai pengelompokan zonasi risiko yang diterapkan di tingkat RT, masih akan tetap sama dengan PPKM mikro sebelumnya. Selain itu, pelaksanaan PPKM Mikro ini juga sama dengan sebelumnya, yaitu mencakup penerapan work from home (WFH) 50 persen di perkantoran.

Untuk kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara virtual/daring, sektor esensial beroperasi 100 persen dengan pemberlakuan kapasitas sesuai protokol kesehatan, restoran dan mall dine in 50 persen, pembatasan jam buka mall sampai jam 21.00 WIB.

Selanjutnya, selama PPKM mikro untuk sektor konstruksi bangunan masih dapat berjalan 100 persen, rumah ibadah dibuka dengan kapasitas 50 persen, fasilitas umum dan budaya dihentikan sementara, dan transportasi umum diatur kapasitas dan jam operasional sesuai dengan gubernur masing-masing.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama