Wacana Revisi UU ITE Diharapkan Bukan Basa Basi

Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengharap wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) bukan hanya basa-basi politik.

Dia menjelaskan, hal itu karena di periode kepimpinan Presiden Jokowi, kualitas demokrasi turun dan daya tahannya melemah khususnya dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

$ads={1}

"Kami benar-benar mengharap wacana Presiden membuat revisi UU ITE tidak sekedar hanya basa-basi politik semata-mata, dapat selekasnya Presiden intervensi, ditindaklanjuti parpol keinginan Presiden itu di DPR," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/2/2021).

Penurunan demokrasi itu nampak dari data Index Demokrasi Indonesia tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit (EIU).

Pangi menjelaskan, dalam laporan itu Indonesia terdaftar memperoleh score 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk peranan dan performa pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan 5,59 untuk kebebasan sipil.

Menurut Pangi, intervensi Presiden diperlukan karena awalnya Presiden dipandang dapat mengintervensi pilkada (Pemilihan kepala daerah) diundur 2024 lewat beberapa figur sentra ketua umum parpol.

Melihat dari hal itu, katanya, secara nalar koreksi UU ITE semestinya dapat dilaksanakan.

"Jika ada yang menolak (revisi), Presiden semestinya dapat menangani permasalahan itu. Karena Presiden sebagai kepala negara dan pemerintah yang punyai legalitas, kekuasaan dan pengaruh yang cukup kuat dalam design mekanisme presidensial Indonesia," katanya.

Pangi menjelaskan, negara penting menghargai hak rakyat untuk mengatakan pandangan dan pemikiran mereka pada ruangan gestur baik online atau off line.

Dikabarkan sebelumnya, Presiden Jokowi menyarankan koreksi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 mengenai ITE dalam pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Waktu itu Presiden Jokowi menjelaskan jika implikasi UU itu seringkali bikin rugi warga. Dia memandang jika sekarang ini banyak masyarakat yang sama-sama melapor ke pihak kepolisian yang menjadikan pelanggaran UU ITE sebagai landasannya.

Hal itu menurut dia bisa membuat ketidakadilan hingga dia juga menyarankan untuk merevisinya ke DPR.

"Karena di sini lah hulunya, direvisi, khususnya meniadakan pasal-pasal karet yang penafsirannya dapat berbeda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," kata Jokowi.



Post a Comment

Lebih baru Lebih lama