57 Pegawai KPK Terancam Di Berhentikan Awal Oktober??? Ternyata Gara-Gara Ini..!!



Pada awal bulan Oktober, Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK)  mengagendakan akan memberhentikan 57 pegawai yang mengikuti Uji Pengetahuan atau Wawasan Kebangsaan( TWK) dan dinyatak tidal lolos dalam seleksi tersebut. Surat Keputusan pemberhentian tersebut telah disetujui dan ditandatangani. Menurut rencana awal, pemberhentian ini terhitung lebih cepat satu bulan dibandingkan dengan surat keputusan yang termuat dalam SK No 652 Tahun 2021, di mana dalam surat tersebut akan ada beberapa pegawai KPK yang hendak diberhentikan pada 1 November 2021.

Dalam Sumber ini menuturkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan SK dilaksanakan oleh Biro Hukum. Hal ini jarang terjadi, sebab pada umumnya diperiksa oleh Biro SDM." Baru selanjutnya diserahkan ke kepala bagian Pelayanan Kepegawaian.

Rencana pemberhentian ini lebih cepat dari yang telah diagendakan karena meluasnya sokongan terhadap 57 pegawai KPK pasca keputusan Mahkamah Agung yang menyerahkan kelanjutan dari pegawai yang tidak lolos TWK ke pemerintah. Pada rapim hari Senin kemarin seluruh pimpinan setuju secepatnya memberhentikan 57 pegawai KPK tersebut pada 1 Oktober 2021.

Segala upaya sudah dilakukan dengan cara menghubungi 3 pimpinan KPK ialah Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Alexander Marwata 

 juga Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri serta Ipi Maryati Kuding agar memberikan informasi lebih lanjut terkait hal itu, akan tetapi belum memberikan kejelasan sampai saat ini.

Dalam prosesnya, Mahkamah Agung sudah memutuskan menolak gugatan pegawai KPK nonaktif terpaut uji modul Peraturan Komisi ( Perkom) no 1 Tahun 2021 yang memuat Uji Pengetahuan dan Wawasan Kebangsaan( TWK). Sebelum keputusan keluar, Ombudsman RI menyampaikan terkait ada dugaan mala administrasi dalam TWK pegawai KPK. Tidak hanya itu, Komnas HAM menyebut proses alih status pegawai lembaga antirasuah melanggar HAM.

Wakil Pimpinan KPK, Nurul Ghufron mengklaim Keputusan MA menolak tuduhan mala administrasi serta pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai jadi ASN.  KPK memberikan data yang menyatakan bahwa terdapat 75 orang tidak lulus TWK dalam rangka peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Sehabis rapat dengan beberapa lembaga/ departemen, pimpinan KPK memutuskan memecat 51 orang pegawai. Ada pula 24 orang pegawai yang lain hendak diberikan pembinaan.

" Hingga saat ini, ada sebanyak 24 pegawai dari 75 orang yang masih dal proses uji coba sebelum dinaikan jadi ASN. Sebaliknya yang 51 orang ini dari asesor rupanya telah merah, yang tidak dimungkinkan melaksanakan pembinaan," kata Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata pada jumpa pers di Kantor BKN, Jakarta Timur, Selasa( 25/ 5).

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama