😂 Akhirnya jon! Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK 🤣🤣

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) buat ditilik saksi dalam penyidikan permasalahan dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, DKI Jakarta.

" Pada pagi hari ini, aku penuhi undangan buat membagikan penjelasan serta selaku masyarakat negeri yang mau turut dan di dalam membenarkan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik hingga aku tiba penuhi panggilan tersebut," kata Anies dikala datang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.


KPK memanggil Anies buat terdakwa mantan Dirut Perumda Pembangunan Fasilitas Jaya Yoory Corneles Pinontoan( YRC) serta kawan- kawan dalam penyidikan permasalahan dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019.

Dia mengharapkan keterangannya yang hendak di informasikan kepada penyidik bisa menolong tugas KPK dalam penindakan permasalahan pengadaan tanah di Munjul tersebut.

" Aku berharap nantinya penjelasan yang aku bagikan hendak dapat menolong tugas KPK di dalam menyelesaikan perkara korupsi yang lagi diproses. Jadi, aku hendak sampaikan seluruh yang diperlukan serta mudah- mudahan itu berguna untuk KPK," ucap Anies.

Tidak hanya Anies, KPK pada Selasa ini memanggil Pimpinan DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang pula ditilik selaku saksi buat terdakwa Yoory serta kawan- kawan.

Edi pula sudah muncul penuhi panggilan penyidik.


Tidak hanya Yoory, KPK menetapkan 4 terdakwa yang lain, ialah Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian( TA), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene( AR), Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur( ABAM) Rudy Hartono Iskandar( RHI), serta satu terdakwa korporasi PT Adonara Propertindo.

Atas perbuatan para terdakwa tersebut diprediksi sudah menyebabkan kerugian keuangan negeri sebesar Rp152, 5 miliyar.

Para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat( 1) ataupun Pasal 3 Undang- Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diganti dengan Undang- Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat( 1) ke- 1 KUHP.


KPK menebak Fasilitas Jaya melaksanakan perbuatan melawan hukum terpaut penerapan pengadaan tanah di Munjul, ialah tidak terdapatnya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dikerjakannya kajian" appraisal", serta tanpa didukung kelengkapan persyaratan cocok dengan peraturan terpaut.

Berikutnya, sebagian proses serta tahapan pengadaan tanah diprediksi kokoh dicoba tidak cocok SOP dan terdapatnya dokumen yang disusun secara" backdate" serta terdapatnya konvensi harga dini antara pihak Anja serta Fasilitas Jaya saat sebelum proses perundingan dicoba. 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama