BPJS Watch Temukan Risma Hapus Data 9 Juta Orang Miskin Dari Program JKN


DariNetizen.Com– Informasi orang miskin yang masuk ke dalam kelompok penerima Jaminan Kesehatan Nasional( JKN) dicoba update oleh Departemen Sosial.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menandatangani Keputusan Menteri Sosial( Kepmensos) 92/ 2021 Tentang Penetapan Penerima Dorongan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021 pada bertepatan pada 15 September 2021.

Dalam diktum kesatu beleid tersebut disebutkan,“ Penerima Dorongan Iuran( PBI) Jaminan Kesehatan ialah informasi fakir miskin serta orang tidak sanggup bersumber pada:( a). informasi terkini kesejahteraan sosial sebanyak 74. 420. 345 jiwa,( b). informasi yang sudah dicoba revisi dengan memakai No Induk Kependudukan( NIK) sebanyak 12. 633. 338 jiwa.

Setelah itu pada diktum kedua dinyatakan kalau informasi yang sudah dicoba revisi dengan memakai NIK terkini tersebut wajib dicoba verifikasi kelayakan oleh pemerintah wilayah kabupaten/ kota sangat lama 2 bulan semenjak penetapan.

Baca Juga Hotman Paris Ungkapkan Ke Publik Mengenai Bayaran dari Istri Hotma Sitompul

Ada pula pada diktum keempat, ditegaskan kalau semenjak Kepmensos 92/ 2021 berlaku, hingga Kepmensos 1/ 2021 yang menetapkan kuota PBI APBN sebanyak 96, 8 juta jiwa, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menangapi kebijakan terkini Risma tersebut, Koordinator Advokasi BPJS WATCH, Timboel Siregar mengkalkulasi jumlah partisipan PBI per 1 September 2021 sebanyak 96, 1 juta jiwa, dari kuota PBI yang dibiayai APBN sebanyak 96, 8 juta jiwa, sebagaimana diatur dalam Kepmensos 1/ 2021.

Bagi Timboel, proses pembersihan informasi( cleansing informasi) merupakan perihal biasa dicoba oleh Departemen Sosial dengan mengacu pada PP 76/ 2015, ialah terdapat yang dikeluarkan serta terdapat yang didaftarkan baru.

“ Tetapi semenjak dini tahun 2021 sampai dikala ini, proses cleansing informasi tidak dicoba pada 2 sisi, ialah menghasilkan serta mendaftarkan partisipan baru di PBI. Yang terdapat cuma menghasilkan warga miskin selaku partisipan PBI, tanpa menaikkan lagi. Sementara itu angka kemiskinan di Indonesia bertambah,” ucap Timboel dalam penjelasan tertulisnya, Minggu( 26/ 9).

Dalam hitungannya, Timboel mengatakan kalau semenjak bertepatan pada 15 September 2021 partisipan PBI berjumlah 87. 053. 683 cocok bunyi diktum awal Kepmensos 92/ 2021. Akan tetapi, kalau angka ini dikurangi dengan jumlah yang tercantum dalam Kepemensos 1/ 2021, sampai dikenal berapa jumlah orang miskin yang dikeluarkan dari kelompok penerima JKN.

Baca Juga Koleksi Mobil Mewah Sultan Brunei

“ ada sekitar 9 juta partisipan PBI eksisting yang hendak dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kemensos file master kepesertaan di BPJS Kesehatan. Apabila dikeluarkan sampai dengan kepesertaan mereka akan non- aktif serta mereka tidak dapat lagi menemukan penjaminan dari program JKN.,” ucapnya.

Dalam prosesnya, Timboel memandang penerapan diktum kedua Kepmensos 92/ 2021 yang memerintahkan Pemda memverifikasi partisipan PBI dikala ini sebanyak 12. 633. 338 jiwa, malah berpotensi hendak menaikkan jumlah orang miskin yang dikeluarkan dari program JKN.

Timboel melaporkan kalau BPJS Watch menolak kedatangan Kepmensos 92/ 2021 yang menghasilkan 9 juta orang miskin dari program JKN.

Sebab dia memandang, Kepmensos 922021 berlawanan dengan Pasal 28H ayat( 3) UU 1945 yang menjamin tiap orang berhak atas jaminan sosial yang membolehkan pengembangan dirinya secara utuh selaku manusia yang bermartabat.

Baca Juga Upaya Indonesia Kejar Kesenjangan Disribusi Vaksin COVID-19

Tidak hanya itu, Kepmensos tersebut pula ia anggap berlawanan dengan Pasal 14 UU 40/ 2004 tentang SJSN yang mengamanatkan Pemerintah mendaftarkan serta membayarkan iuran warga miskin ke BPJS Kesehatan, dan berlawanan dengan Pasal 11 PP 76/ 2015 yang mengamanatkan pergantian informasi PBI dicoba dengan penghapusan, penggantian, ataupun akumulasi.

“ Oleh sebab itu kami memohon Menteri Sosial mematuhi seluruh persyaratan di atas. Jalani pergantian informasi dengan membenarkan terdapat proses penghapusan, penggantian serta akumulasi bersumber pada pendataan secara obyektif,” harap Timboel.

“ Selama ini kami memperhitungkan proses pendataan orang miskin belum diterapkan secara obyektif sehingga masih terdapat orang miskin yang tidak terdaftar selaku partisipan JKN,” tandasnya. 

Baca Juga Terganjal PDIP, Ganjar Pranowo Sebatas Penggembira Pilpres 2024

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama